Pengadilan di Belanda telah memutuskan dalam kasus penting bahwa raksasa minyak Shell harus mengurangi emisinya. Pada tahun 2030, Shell harus memangkas emisi CO2-nya sebesar 45% dibandingkan dengan level 2019, putusan pengadilan sipil tersebut.
Grup Shell bertanggung jawab atas emisi CO2 mereka sendiri dan para pemasoknya, kata keputusan itu. Ini adalah pertama kalinya sebuah perusahaan diwajibkan secara hukum untuk menyelaraskan kebijakannya dengan kesepakatan iklim Paris, kata Friends of the Earth (FoE).
Kelompok lingkungan membawa kasus itu ke pengadilan pada 2019, bersama enam badan lainnya dan lebih dari 17.000 warga Belanda. Meskipun keputusan tersebut hanya berlaku di Belanda, namun dapat berdampak lebih luas di tempat lain.
Seorang juru bicara Shell mengatakan mereka "sangat berharap untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang mengecewakan hari ini" dan menambahkan bahwa mereka meningkatkan upaya untuk mengurangi emisi.
"Tindakan mendesak diperlukan untuk perubahan iklim, itulah sebabnya kami telah mempercepat upaya kami untuk menjadi perusahaan energi nol emisi pada tahun 2050", kata juru bicara itu, menambahkan bahwa Shell telah menginvestasikan "miliaran dolar dalam energi rendah karbon, termasuk pengisian kendaraan listrik, hidrogen, energi terbarukan dan biofuel".
"Ini benar-benar berita bagus dan kemenangan besar bagi bumi, anak-anak kita dan kita semua", kata direktur FoE Donald Pols dalam sebuah penyataan. "Hakim tidak meragukannya: Shell menyebabkan perubahan iklim yang berbahaya dan sekarang harus segera menghentikannya".
Baca Juga : Penjelajah Zhurong China Melakukan Perjalanan Pertama Di Mars
Di bawah ketentuan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, hampir 200 negara setuju untuk menjaga suhu global "jauh di bawah" 2C di atas tingkat pra-industri. Perjanjian yang mengikat secara hukum mulai berlaku pada 4 November 2016. AS menarik diri di bawah mantan Presiden Donald Trump, tetapi sejak itu bergabung kembali di bawah Presiden Joe Biden.
Sejumlah kelompok di seluruh dunia sekarang mencoba memaksa perusahaan dan pemerintah untuk mematuhi kesepakatan melalui pengadilan. Shell sebelumnya mengatakan menginginkan emisi nol bersih untuk dirinya sendiri dan dari produk yang digunakan oleh pelanggannya pada tahun 2050.
Pada bulan Desember, pengacara pembela mengatakan kepada pengadilan Belanda bahwa perusahaan telah mengambil "langkah serius" untuk menjauh dari bahan bakar fosil, dan mengatakan tidak ada dasar hukum untuk kasus tersebut.
Keputusan Shell adalah kemenangan besar bagi para juru kampanye lingkungan, dan raksasa industri lainnya akan berusaha keras untuk mencari tahu bagaimana hal itu dapat mempengaruhi mereka. Karena tiba-tiba tidak cukup bagi perusahaan untuk mematuhi undang-undang tentang emisi mereka dalam kasus luar biasa seperti ini, mereka juga harus mematuhi kebijakan iklim global.
Baca Juga : Penduduk Di Kota Goma Mengevakuasi Saat Gunung Berapi Di Kotanya Meletus
Pertahanan perusahaan adalah jika orang merasa kemajuan dalam mengurangi emisi terlalu lambat, mereka harus melobi pemerintah, bukan Shell untuk mengubah kebijakan dan memperkenalkan insentif keuangan. Para juri telah dengan jelas memutuskan bahwa Shell harus mengambil tanggung jawab sendiri untuk mengurangi emisi jauh lebih cepat.
Perusahaan pasti akan mengajukan banding dan mungkin memenangkan kasus ini di pengadilan yang lebih tinggi. Tapi keputusan ini sendiri akan menjadi peringatan bagi perusahaan di seluruh dunia bahwa perang melawan perubahan iklim mungkin berarti akhir dari apa pun yang menyerupai "bisnis seperti biasa".
Shell adalah perusahaan multinasional Inggris-Belanda. Karena kantor pusatnya berada di Den Haag, FoE berhasil membawa kasus tersebut ke pengadilan Belanda. Awal tahun ini, pengadilan Belanda lainnya memutuskan bahwa Shell bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kebocoran minyak di Delta Niger, dan memerintahkan perusahaan untuk membayar kompensasi kepada para petani. Shell, bagaimanapun mengatakan kebocoran itu adalah hasil dari "sabotase".
